Fiqih Perburuhan

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi negara sebagai pengayom warga negara, maka tugas negara dalam kaitan dengan sebuah pengambilan kebijakan adalah dengan membuat paket regulasi, yakni instrumen hukum untuk mengatur kebebasan warga negaranya. Sementara itu, nilai dasar yang harus menjadi semangat setiap regulasi pemerintah adalah nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Diantara kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan masalah buruh ini adalah masalah upah yang diterimanya apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Otoritas pemerintah dalam hal ini merupakan karakter dasar dari sistem ekonomi Islam, yang tentunya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalistik yang tidak memberi ruang bagi pemerintah untuk ikut campur tangan dalam masalah relasi buruh dan majikan. Dalam pandangan ekonomi kapitalistik, pasar adalah satu-saunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik, sedangkan campur-tangan pemerintah dalam teori kapitalis hanya untuk memberikan terapi dalam kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya.